KONAWE KEPULAUAN, 09 Oktober 2026* – Transparansi tata kelola APBD kembali disorot. Proyek Pembangunan Air Bersih Lampeapi Raya Tahap II (DAU) di Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan Pagu Rp.2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah) APBD 2018, diduga gagal total dan tidak berfungsi hingga 2026.
Proyek di bawah Dinas PUPR Konkep ini pelaksananya CV. AMI PRATAMA berdasarkan data LPSE.
Fakta lapangan:
1. Bak penampung (reservoir) hanya sekat beton sederhana di tengah hutan, tanpa pemeliharaan.
2. Pipa penyalur dipasang menyilang tanpa pipe support permanen, hanya ditopang batu kali dan batang pohon, rentan rusak.
3. Sejak 2018 hingga 2026 tidak mengalir, diduga gagal fungsi.
Ketua Bidang Hukum DPW Pemuda LIRA Sultra, Dendi Aditia, SH, mengatakan:
“Warga Lampeapi Raya krisis air ekstrem di tengah kemarau. Seharusnya sudah menikmati air bersih dari proyek 2 miliar ini, tapi justru terpaksa beli air setiap hari. Ini membebani ekonomi warga dan menurunkan sanitasi.”
Secara hukum, Dendi mendesak Kejati Sultra turun.
“Dengan asas praduga tak bersalah, kami melihat disparitas anggaran 2 miliar dengan fisik di lapangan perlu ditelusuri. Patut diduga ada pelanggaran Asas Efisiensi dan Akuntabilitas di Perpres 12/2021. Jika audit menemukan melawan hukum yang menguntungkan penyedia, bisa diuji Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU 31/1999 jo UU 20/2001 Tipikor. Tapi pembuktian kerugian negara sepenuhnya wewenang BPK dan APH,” tegasnya.
TUNTUTAN PEMUDA LIRA SULTRA:
1. BPK Perwakilan Sultra segera lakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT).
2. Kejati Sultra dan Ditreskrimsus Polda Sultra segera panggil dan periksa KPA, PPK Dinas PUPR Konkep, dan Direktur CV. AMI PRATAMA.
Narahubung: Kabid Hukum DPW Pemuda LIRA Sultra – Dendi Aditia
