KONAWE SELATAN– Pernyataan kontroversial Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan, *Saipul Akbar Kalenggo, yang menyebut berhak membagikan proyek karena pernah dibantu saat Pilkada, menuai kecaman keras.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN-PPWI), *Wilson Lalengke, S.pd M.Sc, MA, mengecam pernyataan tersebut dan menyebutnya sebagai perilaku pejabat korup.
“Perilaku buruk pejabat korup yang suka mengancam wartawan dan masyarakat yang hendak menanyakan kinerja mereka harus dilawan. Ini model pejabat tidak paham jabatannya,” tegas Wilson di Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2026).
Sebelumnya, Kadisdikbud Konsel Saipul Akbar Kalenggo melontarkan pernyataan kontroversial saat dikonfirmasi Pimpinan http://Fakta86News.id.
“Jangan ancam saya dan saya punya hak. Pernah bantu saya pada saat Pilkada, berhak saya kasih. Saya mantan Ketua BEM aktivis,” ucap Saipul Akbar Kalenggo.
Ia melanjutkan, “Saya berhak menunjuk siapa yang saya berikan proyek, apalagi saya pernah dibantu pada saat Pilkada. Dan saya tidak akan memberikan tanggapan,” katanya.
Pernyataan tersebut terkait dugaan bagi-bagi proyek khusus di Dinas Dikbud Konsel yang dilaporkan langsung kepada Bupati Konawe Selatan.
Menanggapi itu, Wilson menegaskan pejabat wajib transparan.
“Pejabat dan aparat diberi kewenangan mengelola uang rakyat, oleh karena itu semua rakyat berhak tahu penggunaannya. Hidupnya pejabat dibiayai dari uang rakyat sampai celana dalam dan kaos kakinya, mereka harus tunduk pada kepentingan rakyat, bukan jadi boss-nya rakyat,” ungkap Wilson.
Wilson juga mengecam adanya dugaan kriminalisasi wartawan di Konawe Selatan.
“Saya mengecam keras adanya kriminalisasi wartawan. Wartawan bekerja dilindungi UU Pers No. 40 Tahun 1999. Jangan coba-coba bungkam pers,” pungkasnya.
Redaksi http://FAKTA86NEWS.ID
Konawe Selatan, Kamis 16 Juli 2026
