KONAWE SELATAN– Pernyataan kontroversial dilontarkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan, Saipul Akbar Kalenggo. Ia mengaku berhak menunjuk siapa saja penerima proyek di dinasnya karena pernah dibantu saat Pilkada.
“Jangan ancam saya dan saya punya hak. Pernah bantu saya pada saat Pilkada, berhak saya kasih. Saya mantan Ketua BEM aktivis,” ucap Saipul Akbar Kalenggo.
Ia melanjutkan, “Saya berhak menunjuk siapa yang saya berikan proyek, apalagi saya pernah dibantu pada saat Pilkada. Dan saya tidak akan memberikan tanggapan,” katanya.
Pernyataan tersebut terungkap setelah dirinya dikonfirmasi oleh Pimpinan http://Fakta86News.id pada Kamis (16/7/2026) terkait dugaan bagi-bagi proyek khusus di Dinas Dikbud Konsel yang dilaporkan langsung kepada Bupati Konawe Selatan.
Wilson Lalengke: Itu Perilaku Pejabat Korup
Menanggapi hal itu, Ketua Umum DPN-PPWI, *Wilson Lalengke, http://S.Pd, http://M.Sc, MA, mengecam keras.
“Perilaku buruk pejabat korup yang suka mengancam wartawan dan masyarakat yang hendak menanyakan kinerja mereka harus dilawan. Ini model pejabat tidak paham jabatannya,” tegas Wilson di Jakarta Pusat.
“Pejabat diberi kewenangan mengelola uang rakyat, oleh karena itu semua rakyat berhak tahu penggunaannya. Hidupnya pejabat dibiayai dari uang rakyat sampai celana dalam dan kaos kakinya, mereka harus tunduk pada kepentingan rakyat, bukan jadi boss-nya rakyat,” ungkap Wilson.
Wilson juga mengecam adanya dugaan kriminalisasi wartawan.
“Saya mengecam keras adanya kriminalisasi wartawan. Wartawan bekerja dilindungi UU Pers No. 40 Tahun 1999. Jangan coba-coba bungkam pers,” pungkasnya.
Redaksi http://FAKTA86NEWS.ID
Konawe Selatan, Kamis 16 Juli 2026
