Daerah

Tim Investigasi Khusus PPWI Konsel Layangkan Dumas 2 OPD di Kejati Sultra Dugaan Korupsi Rp 17,2 Miliar

141
×

Tim Investigasi Khusus PPWI Konsel Layangkan Dumas 2 OPD di Kejati Sultra Dugaan Korupsi Rp 17,2 Miliar

Sebarkan artikel ini
Oplus_131072

 

Kendari, Sultra – Tim Investigasi Khusus Pengurus Besar Persatuan Pewarta Warga Indonesia Kabupaten Konawe Selatan (PPWI) resmi melayangkan 2 (dua) Laporan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra), Senin (02/11/2026).

 

Dua OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang dilaporkan tersebut terkait pengelolaan anggaran Tahun Anggaran 2025, dengan total nilai proyek yang dilaporkan mencapai *Rp 17.270.073.020.

 

Laporan tersebut telah diterima resmi oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Sultra dan dibuktikan dengan dua lembar Tanda Terima Surat.

 

RINCIAN DUMAS:

 

1. DUMAS PERTAMA – Rp 8.309.373.020 (10 Paket)

Nomor: 076/DUMAS/PPWI-KONSEL/X/2026

Lokasi: Kantor Kejati Sultra, Jl. Balai Kota III No.43, Kendari

Bukti: GPS Map Camera – Senin 02/11/2026 10.26 WITA

Dugaan: Pecah paket pekerjaan infrastruktur, material tidak sesuai spek dan quarry ilegal.

 

2. DUMAS KEDUA – Rp 8.960.700.000 (26 Paket)

Nomor: 077/DUMAS/PPWI-KONSEL/X/2026

Tanggal: Senin, 02 November 2026

Dugaan: Pecah paket 26 paket pekerjaan pengadaan dan rehabilitasi menjadi penunjukan langsung untuk menghindari tender.

 

Dalam keterangan resminya, Tim Investigasi Khusus PPWI Konsel menyampaikan bahwa sebelum melayangkan DUMAS, pihaknya telah 2 kali mengirimkan surat klarifikasi dan konfirmasi resmi kepada pimpinan 2 OPD di Konsel tersebut, namun tidak ditanggapi.

 

“Dengan ini Tim Investigasi Khusus PPWI Konsel resmi melayangkan DUMAS. Surat klarifikasi kami tidak dijawab. Bukti foto penyerahan surat klarifikasi saja sudah sah sebagai bukti hukum bahwa surat telah diterima pihak terlapor,” demikian keterangan resmi Tim Investigasi Khusus PPWI Konsel.

 

Tim Investigasi Khusus PPWI Konsel meminta Aspidsus Kejati Sultra untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan audit investigasi.

 

“Ini uang negara Rp 17,2 Miliar. PP No.43 Tahun 2018 memberi hak kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan Tipikor. Kami akan kawal sampai tuntas,” tutup pernyataan Tim.

 

(Laporan Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *