Konawe Selatan -Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Konawe Selatan menyoroti pekerjaan Pembangunan Box Culvert Desa Laikandonga, Kecamatan ranomeeto barat, Kabupaten Konawe Selatan.
Berdasarkan papan proyek, pekerjaan ini bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 dengan Nilai Kontrak Rp495.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah). Pelaksana CV. Mahadewi, waktu pelaksanaan 75 Hari Kalender, mulai 12 Oktober 2026 sampai 26 Desember 2026.
Sorotan muncul setelah adanya informasi dan dugaan penggunaan material pasir halus dalam pekerjaan pengecoran struktur utama Box Culvert. Hal ini harus dipastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis dan standar mutu konstruksi dalam dokumen kontrak.
Box Culvert bukan pekerjaan biasa. Bangunan ini harus mampu menahan tekanan tanah dan beban kendaraan yang melintas di atasnya. Kualitas material, komposisi campuran beton, proses pengecoran, hingga hasil akhir pekerjaan wajib memenuhi persyaratan teknis.
Sekretaris Daerah LIRA Konawe Selatan, Andi Akrim, ST., menegaskan:
“Jangan sampai proyek yang menggunakan uang rakyat hanya mengejar penyelesaian fisik, tetapi mengabaikan kualitas dan spesifikasi teknis. Pekerjaan infrastruktur harus mengutamakan mutu, keselamatan, dan ketahanan bangunan, bukan sekadar terlihat selesai secara kasatmata.”
Menurut Andi Akrim, pasir halus tidak serta-merta dilarang dalam seluruh pekerjaan beton. Namun material yang digunakan harus memenuhi persyaratan gradasi agregat, kebersihan, kadar lumpur, serta ketentuan dalam desain campuran beton (mix design). Jika tidak memenuhi spesifikasi, berpotensi memengaruhi mutu dan kekuatan beton. Karena itu pengujian teknis harus dilakukan.
LIRA DESAK DINAS PUPR:
1. Kepala Dinas PUPR Konawe Selatan segera melakukan pemeriksaan teknis terhadap pekerjaan Box Culvert Desa Laikandonga.
2. PPK dan konsultan pengawas membuka dokumen spesifikasi teknis, RAB, dan dokumen mix design.
3. Melakukan pengujian material agregat dan mutu beton melalui laboratorium yang kompeten dan independen.
4. Memastikan seluruh tahapan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, gambar perencanaan, dan ketentuan kontrak.
5. Jika ditemukan ketidaksesuaian, lakukan evaluasi dan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kami tidak ingin berspekulasi ataupun menghakimi sebelum ada hasil pemeriksaan teknis. Namun kami juga tidak akan tinggal diam apabila ditemukan indikasi penyimpangan. Jika terbukti ada pelanggaran spesifikasi, pengurangan mutu, atau kerugian keuangan negara, LIRA akan menempuh langkah pengaduan kepada aparat penegak hukum,” tegas Andi Akrim, ST.
LIRA meminta Dinas PUPR tidak mengabaikan sorotan masyarakat dan memberikan penjelasan terbuka. Transparansi dan akuntabilitas bukan ancaman, melainkan kewajiban dalam pengelolaan anggaran negara.
(Tim Red)
