KONAWE SELATAN, Sultra -Forum Pemerhati Masyarakat Lingkar Tambang (FPMLT) menggelar aksi selamatkan ruang hidup masyarakat pesisir pantai. Massa menyoroti aktivitas PT. Ifishdeco Tbk yang diduga beroperasi di luar IUP/IUPK, tanpa IPPKH/PPKH, tanpa AMDAL dan izin lingkungan yang sah.
Forum mengungkap, sejak 2011 PT. Ifishdeco Tbk melakukan pembangunan dan pengangkutan ore nikel di atas pelabuhan rakyat (Termum). Pelabuhan rakyat diduga digunakan sepenuhnya untuk perusahaan sebagai modus menyamarkan Terminal Khusus (TUKS) tanpa izin pembangunan dan izin operasional.
Selain itu, perusahaan juga diduga melakukan pembukaan, penimbunan dan penggunaan kawasan hutan lindung pantai (mangrove) sebagai ruas jalan hauling dan stockpile ore nikel tanpa izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH). Padahal aktivitas tambang open pit di dalam kawasan hutan lindung dilarang keras.
Dampaknya, sumber ekonomi masyarakat pesisir terputus dan produktivitas menurun akibat limbah. Kewajiban CSR dan PPM terhadap masyarakat terdampak tidak pernah terealisasi. Perusahaan dinilai arogansi dan menyepelekan aspirasi warga.
TUNTUTAN DAN ANCAMAN AKSI JAKARTA:
1. Meminta APH segera memeriksa pimpinan PT. Ifishdeco Tbk.
2. Meminta PT. Ifishdeco Tbk menghentikan aktivitas di dalam kawasan hutan lindung dan pesisir serta melakukan pemulihan lingkungan.
Koordinator FPMLT, Iwan, SIP, menegaskan:
“Bila mana tidak ada atensi dari Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap persoalan PT. Ifishdeco Tbk ini, maka kami Forum Pemerhati Masyarakat Lingkar Tambang akan melakukan *AKSI BESAR-BESARAN DI JAKARTA Kami akan duduki Kementerian ESDM, KLHK dan Mabes Polri,” tegas Iwan.
Hingga berita ini diterbitkan, PT. Ifishdeco Tbk belum memberikan keterangan resmi.
Reporter: PPWI Konsel
