Fakta86news.id, KONAWE SELATAN – Persoalan pengangkutan cangkang kelapa sawit menuju Pelabuhan Lakara, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara, kembali menjadi sorotan publik.
Setelah sebelumnya muncul dugaan pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL), kini muncul informasi penahanan 4 unit truk pengangkut cangkang sawit oleh warga pada Sabtu malam, 7 November 2026.
Penahanan itu dilakukan warga sebagai bentuk kepedulian dan untuk meminta kejelasan atas aktivitas pemuatan dan pengangkutan cangkang sawit yang melintasi wilayah mereka.
Namun, kendaraan yang sempat ditahan tersebut akhirnya dilepaskan. Informasi yang dihimpun redaksi menyebutkan, warga memilih mundur karena khawatir tindakan mereka justru berujung pada persoalan hukum.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari lapangan, saat warga meminta penjelasan soal dokumen pengangkutan, para sopir disebut hanya dapat memperlihatkan dokumen Delivery Order (DO).
Warga mempertanyakan kelengkapan dokumen lain yang berkaitan dengan legalitas pengangkutan, asal-usul material, identitas pengangkut, serta persyaratan pengiriman barang.
Perlu ditegaskan, Delivery Order merupakan dokumen instruksi pemesanan dan penyerahan barang. DO bukan dengan sendirinya bukti bahwa seluruh persyaratan legalitas pengangkutan, lingkungan, dan operasional telah dipenuhi.
Karena itu, instansi berwenang perlu memeriksa dokumen yang seharusnya menyertai kegiatan pengangkutan tersebut sesuai jenis usaha, status material, dan ketentuan yang berlaku.
*Nama Makmur Kembali Disebut*
Dalam penelusuran informasi lapangan, nama Makmur kembali disebut sebagai pihak yang diduga mengoordinasikan operasional pemuatan cangkang sawit dari perusahaan yang dalam informasi redaksi disebut PT Sumber Green Energy.
Saat kendaraan ditahan warga, Makmur disebut melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian.
Informasi yang diterima redaksi menyebutkan, seorang anggota Polsek datang menemui warga setelah mendapat perintah dari Kapolsek Andoolo.
Kedatangan anggota kepolisian tersebut disebut berkaitan dengan permintaan agar kendaraan yang ditahan warga segera dibebaskan.
Dalam pertemuan itu, sempat terjadi perdebatan kecil antara warga dan pihak yang datang. Situasi kemudian berakhir dengan dilepaskannya kendaraan tersebut.
Warga disebut merasa khawatir setelah muncul pernyataan bahwa Makmur akan menempuh jalur pelaporan resmi atas tindakan penahanan kendaraan tersebut.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat: apakah kehadiran anggota kepolisian saat itu semata-mata untuk menjaga keamanan dan mencegah konflik, atau terdapat komunikasi yang berpotensi memengaruhi proses penanganan persoalan tersebut?
Pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui klarifikasi dan pemeriksaan objektif oleh pimpinan kepolisian.
*Dugaan Arahan Telepon, Masih Perlu Verifikasi*
Informasi lain yang diterima redaksi menyebutkan, Kapolsek Andoolo diduga menerima arahan melalui sambungan telepon dari salah satu pejabat di lingkungan Polres Konawe Selatan terkait persoalan penahanan kendaraan tersebut.
Selain itu, Makmur juga disebut melakukan komunikasi langsung dengan salah satu pejabat di lingkungan Polres Konsel.
Redaksi menegaskan, informasi mengenai komunikasi tersebut masih perlu diverifikasi melalui keterangan para pihak, catatan komunikasi, serta pemeriksaan internal kepolisian.
Apabila benar terdapat arahan atau komunikasi yang bertujuan memberikan perlakuan khusus kepada kendaraan maupun kegiatan usaha tertentu, hal tersebut perlu diperiksa sesuai prosedur, ketentuan disiplin, dan kode etik profesi Polri.
Kepolisian harus memastikan setiap tindakan anggota di lapangan dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak berpihak kepada kepentingan perusahaan ataupun pihak tertentu.
*PPWI dan Tamalaki Wonua Ndolaki Siapkan Pengaduan ke Propam*
Sekretaris II DPC Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Konawe Selatan, Chandra Saputra, bersama Ketua DPD Tamalaki Wonua Ndolaki, Iswan Safar, menyatakan akan menindaklanjuti informasi tersebut melalui mekanisme pengaduan resmi.
PPWI menyampaikan telah mengantongi sejumlah nama dan jabatan yang disebut dalam informasi dugaan keterlibatan oknum kepolisian.
Namun, identitas maupun dugaan peran masing-masing pihak akan disampaikan melalui laporan resmi kepada institusi yang berwenang agar dapat diperiksa berdasarkan bukti dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
PPWI menyatakan akan segera menyampaikan pengaduan kepada Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi Tenggara serta memberikan tembusan kepada Mabes Polri.
Pengaduan tersebut juga dimaksudkan untuk meminta pemeriksaan atas informasi dugaan adanya penerimaan imbalan atau fasilitas oleh oknum pejabat kepolisian yang diduga berkaitan dengan kelancaran aktivitas pemuatan dan pengangkutan cangkang sawit.
Dugaan tersebut disebut berkaitan dengan kegiatan pengangkutan material dari sejumlah perusahaan, di antaranya PT Karya Alam Perdana (PT KAP) dan PT Tani Prima Mandiri (PT TPM), melalui pihak pengangkut yang dalam informasi redaksi disebut PT Sumber Green Energy.
Redaksi menegaskan, dugaan penerimaan imbalan, pembekingan, maupun penyalahgunaan kewenangan belum merupakan fakta hukum yang terbukti. Seluruh informasi tersebut harus diuji melalui penyelidikan dan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang.
Desakan ke Kapolda Sultra
Masyarakat meminta Kapolda Sulawesi Tenggara memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini.
Pemeriksaan internal diperlukan untuk menjawab beberapa pertanyaan penting:
1. Apa dasar dan tujuan anggota Polsek Andoolo mendatangi warga yang sedang menahan kendaraan?
2. Apakah benar Kapolsek Andoolo menerima arahan melalui telepon dari pejabat Polres Konawe Selatan?
3. Apakah terdapat komunikasi antara Makmur dengan pejabat kepolisian terkait pelepasan kendaraan?
4. Apakah ada perlakuan khusus terhadap aktivitas pengangkutan cangkang sawit dari perusahaan-perusahaan tersebut?
5. Apakah terdapat bukti penerimaan uang, fasilitas, atau bentuk keuntungan lain oleh oknum aparat?
6. Apakah dokumen pengangkutan yang dimiliki sopir telah memenuhi ketentuan yang berlaku?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan dan informasi mengenai dugaan pelanggaran hukum maupun aktivitas yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Di sisi lain, tindakan penahanan kendaraan oleh warga juga harus dilakukan sesuai hukum dan tidak boleh disertai tindakan kekerasan, perampasan, atau perbuatan melawan hukum.
Karena itu, penyelesaian persoalan ini seharusnya dilakukan melalui pemeriksaan aparat berwenang, bukan dengan tekanan ataupun intimidasi terhadap pihak mana pun.
Apabila ditemukan pelanggaran oleh perusahaan pengangkut, pihak perusahaan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Begitu pula apabila ditemukan pelanggaran disiplin, kode etik, atau tindak pidana oleh anggota kepolisian, proses penanganannya harus dilakukan secara transparan.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih menunggu klarifikasi resmi dari Kapolsek Andoolo, Kapolres Konawe Selatan, Kapolda Sulawesi Tenggara, Makmur, PT Sumber Green Energy, PT Karya Alam Perdana (PT KAP), serta PT Tani Prima Mandiri (PT TPM).
Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
Media ini menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan pengawasan publik. Setiap dugaan harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Redaksi Fakta86news.id
