KONAWE SELATAN, Ketua DPW Lembaga Advokat Bela Rakyat Indonesia (ABR-I) Sulawesi Tenggara, Paisal Alpin, menyoroti pelaksanaan proyek pengaspalan jalan ruas Alangga–Batas Kota, Kabupaten Konawe Selatan, menyusul dokumentasi ekskavator Komatsu PC200 yang terlihat melintas menggunakan rantai besi di atas permukaan aspal lama.
Dokumentasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai metode mobilisasi alat berat dan kemungkinan dampaknya terhadap kondisi jalan. Sejumlah bagian permukaan aspal dalam dokumentasi tampak mengalami kerusakan, tetapi penyebab, tingkat kerusakan, serta kaitannya dengan aktivitas ekskavator masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan teknis.
“Kami meminta pihak pelaksana menjelaskan metode mobilisasi alat berat yang digunakan. Jika terdapat kerusakan akibat pelaksanaan pekerjaan, harus ada pemeriksaan objektif dan kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab,” ujar Paisal Alpin.
ABR-I juga mempertanyakan fungsi pengawasan lapangan serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Dalam dokumentasi yang diterima redaksi, seorang pekerja terlihat berada di sekitar rantai ekskavator sambil membantu menarik tali tambang, tanpa terlihat menggunakan APD yang memadai. Namun, kepatuhan terhadap prosedur K3 secara keseluruhan perlu dinilai berdasarkan kondisi lapangan dan hasil pemeriksaan lebih lanjut.
Selain itu, ABR-I meminta UKPBJ/ULP Konawe Selatan dan pejabat berwenang memberikan penjelasan terkait proses pengadaan serta kesesuaian pelaksanaan kontrak CV Pilar Wonua Raya, yang disebut sebagai pemenang proyek.
Evaluasi, menurut ABR-I, perlu didasarkan pada dokumen tender, persyaratan peralatan, metode kerja, dan ketentuan kontrak yang berlaku.
ABR-I menyatakan akan menyiapkan laporan kepada instansi berwenang agar dugaan kerusakan jalan, pelaksanaan pekerjaan, dan tanggung jawab para pihak dapat ditelaah sesuai ketentuan hukum.
“Kami tidak bermaksud menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum pemeriksaan dilakukan.
Namun, setiap indikasi yang menyangkut kualitas infrastruktur dan penggunaan anggaran publik perlu dijelaskan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Paisal.
ABR-I mendorong pemeriksaan yang objektif dengan melibatkan pihak teknis berkompeten untuk mendokumentasikan kondisi jalan, memastikan penyebab kerusakan, serta menghitung kebutuhan pemulihan apabila terbukti kerusakan berkaitan dengan pelaksanaan proyek.
Hingga berita ini diterbitkan,redaksi menyatakan telah berupaya menghubungi CV Pilar Wonua Raya dan konsultan pengawas untuk meminta konfirmasi terkait metode mobilisasi alat berat, kondisi jalan, serta penerapan K3. Namun, belum ada tanggapan yang diterima hingga naskah ini diselesaikan.
Redaksi juga membuka ruang klarifikasi kepada PPK, UKPBJ/ULP Konawe Selatan, dan instansi teknis terkait agar informasi mengenai proses pengadaan, pengawasan, dan pelaksanaan pekerjaan dapat disajikan secara utuh.
Hak jawab dan hak koreksi bagi pihak-pihak yang disebutkan tetap terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip jurnalistik yang berlaku.
(Tim Redaksi)
