KENDARI, Selasa 10 November 2026 — Langkah besar untuk demokrasi Sulawesi Tenggara. Bawaslu Provinsi Sultra resmi menggandeng DPW Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sultra melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilu.
Penandatanganan berlangsung di Aula Kantor Bawaslu Provinsi Sultra, disaksikan jajaran kedua lembaga.
Kerja sama ini bukan sekadar tanda tangan di atas kertas. Ini adalah komitmen bersama untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat agar ikut mengawal setiap tahapan Pemilu — dari awal hingga akhir — demi demokrasi yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.
Ketua Bawaslu Sultra, Iwan Rompo Banne, menegaskan pengawasan Pemilu tidak bisa berjalan sendiri.
“Pengawasan Pemilu bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi membutuhkan dukungan, kepedulian, serta partisipasi aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan agar potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini,” tegas Iwan Rompo.
Sementara itu, Ketua DPW Pemuda LIRA Sultra, Pemrin, menyatakan Pemuda LIRA siap turun langsung menjadi garda terdepan pengawasan rakyat.
Menurut Pemrin, Pemuda LIRA memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk mengawal demokrasi agar berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Pengawasan partisipatif, kata dia, harus tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat, bukan hanya ramai saat hari pencoblosan.
“DPW Pemuda LIRA Sultra siap mengambil peran melalui edukasi politik, sosialisasi pengawasan Pemilu, penyebarluasan informasi kepada masyarakat, serta mendorong keberanian masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu melalui mekanisme yang telah ditetapkan,” ujar Pemrin.
Melalui PKS ini, jangkauan pengawasan diharapkan menembus hingga ke akar rumput — melibatkan pemuda, mahasiswa, komunitas masyarakat, hingga elemen sipil lainnya. Pengawasan Pemilu pun berubah menjadi gerakan bersama, bukan hanya tugas lembaga penyelenggara.
Pemuda LIRA menilai pengawasan partisipatif adalah kunci untuk mencegah politik uang, hoaks, politisasi SARA, penyalahgunaan kewenangan, dan berbagai pelanggaran lain yang merusak kualitas demokrasi. Masyarakat diharapkan semakin paham hak, kewajiban, dan perannya dalam menjaga integritas Pemilu.
Bagi kedua lembaga, PKS ini harus diwujudkan dalam program kerja nyata yang dirasakan langsung masyarakat. Sinergi Bawaslu dan Pemuda LIRA Sultra diharapkan menjadi fondasi kuat membangun budaya pengawasan yang partisipatif, independen, kritis, dan bertanggung jawab.
DPW Pemuda LIRA Sultra menegaskan akan terus bergerak bersama Bawaslu dalam mengawal demokrasi, memperkuat partisipasi publik, serta memastikan Pemilu berjalan demokratis, berintegritas, dan bermartabat.
(Tim Red)
