KENDARI – Aksi Aliansi Pemuda Pelajar Sulawesi Tenggara (AP2 Sultra) di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Rabu (7/10/2026), berlangsung memanas.
AP2 Sultra membongkar dugaan kejanggalan kebijakan mutasi kepala sekolah TK, SD hingga SMP yang dilakukan saat program revitalisasi gedung sekolah miliaran rupiah masih berjalan.
Ketua AP2 Sultra, Fardin Nage, menegaskan mutasi di tengah proyek belum tuntas berpotensi menimbulkan kekosongan tanggung jawab penggunaan uang negara.
“Pemerintah punya kewenangan mutasi, tapi jangan abaikan kesinambungan program. Ketika revitalisasi belum selesai dan LPJ belum tuntas, pergantian kepsek harus dijelaskan terbuka. Kalau nanti ada masalah fisik dan anggaran, siapa tanggung jawab? Kepsek lama sudah digeser,” tegas Fardin.
AP2 mendesak Pemkot Kendari memastikan serah terima tanggung jawab yang jelas sebelum mutasi dijalankan. Pekerjaan revitalisasi, LPJ, dan administrasi anggaran harus dipastikan tuntas dulu.
Kejanggalan lain yang disorot, sejumlah kepsek yang dimutasi disebut sudah menerima SK namun belum dilantik. AP2 mempertanyakan dasar administrasinya.
Dalam audiensi yang diterima Sekdis Diknas Kota Kendari Arnaldo, http://S.Pd., http://M.Pd., didampingi Kabid Dikdas, Manajer BOS dan Kabid Perencanaan Arif Setialan, pihak Dinas mengklaim mutasi sesuai juknis. Jawaban normatif itu ditolak massa.
AP2 juga menyoroti dugaan adanya pihak lain yang ikut mengatur pelaksanaan pekerjaan revitalisasi di lapangan dan meminta transparansi dokumen serta pertanggungjawabannya.
Karena belum puas, massa bergerak ke Kantor Wali Kota Kendari dan diterima Plh Sekda Kota Kendari, Manaf, didampingi Kepala BKPSDM. Manaf berjanji akan meneruskan tuntutan AP2 ke Wali Kota Kendari.
“Tuntutan dari AP2 akan saya sampaikan langsung kepada Ibu Wali Kota kalau sudah di Kendari dan saya akan kabari secepatnya,” kata Manaf.
AP2 menegaskan alasan “sudah sesuai juknis” tidak cukup. Transisi jabatan tidak boleh mengganggu program dan mengaburkan tanggung jawab anggaran.
Hingga berita ini terbit, Kadis Diknas Kota Kendari belum memberi keterangan resmi. Media ini membuka ruang hak jawab dan hak koreksi sesuai UU Pers No 40/1999.
Laporan: Tim PPWI Konsel
