BOMBANA,FAKTA86NEWS.ID – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Pemuda LIRA Sulawesi Tenggara mendesak Bupati Bombana untuk tidak tinggal diam dalam menyikapi konflik yang berkembang antara masyarakat Desa Pongkalaero – Puununu dengan PT. Bakti Bumi Sulawesi (BBS) dan PT. Teratai Bumi Sultra (TBS) di Pulau Kabaena Kabupaten Bombana.
Ketua DPW Pemuda LIRA Sultra, Pemrin, SH, mengatakan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas sosial dan memastikan hak-hak masyarakat terlindungi.
“Pemerintah daerah harus hadir sebagai penengah yang adil agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas,” tegas Pemrin.
Menurut Pemrin, berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat Desa Pongkalaero perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Bombana. Setiap keberatan maupun tuntutan yang berkembang di tengah masyarakat seharusnya direspons melalui dialog yang terbuka.
DPW Pemuda LIRA Sultra juga menilai perusahaan perlu membangun komunikasi yang lebih intensif dengan masyarakat sekitar wilayah operasionalnya. Sosialisasi dan penyampaian informasi yang jelas dinilai penting agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berpotensi memicu ketegangan di lapangan.
Selain itu, DPW Pemuda LIRA Sultra meminta agar seluruh proses yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan tetap mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemrin menegaskan kehadiran investasi pada dasarnya merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun investasi juga harus berjalan dengan memperhatikan prinsip keterbukaan, penghormatan terhadap masyarakat sekitar, serta mengedepankan penyelesaian persoalan melalui musyawarah.
DPW Pemuda LIRA Sultra berharap Bupati Bombana segera memfasilitasi pertemuan yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat Desa Pongkalaero, serta pihak PT. BBS dan PT. TBS.
“Pemerintah daerah tidak boleh membiarkan konflik ini berlarut-larut. Kami berharap Bupati Bombana segera mengambil langkah konkret untuk mempertemukan seluruh pihak, sehingga penyelesaian dapat dicapai melalui dialog yang mengedepankan keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat Kabupaten Bombana,” tutup Pemrin.
Redaksi Fakta86News.id
