KENDARI – Tim PPWI resmi melayangkan laporan pengaduan masyarakat (Dumas) dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra), Kamis (22/10/2026).
Dumas tersebut teregistrasi dalam dua berkas dengan bukti tanda terima resmi Kejati Sultra yang sudah dibubuhi stempel dan tanda tangan penerima.
Berkas pertama dengan Nomor: 028/DUMAS/PPWI-KONSEL/X/2026 tanggal 22/10/2026 perihal Dumas dugaan Tipikor Dana Desa Kecamatan Buke TA 2024 s/d 2026.
Berkas kedua dengan Nomor: 029/DUMAS/PPWI-KONSEL/X/2026 tanggal 22/10/2026 perihal pengaduan dugaan Tipikor Dana Desa 10 Desa se-Kecamatan Buke, Andoolo, Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan TA 2024 s/d 2026.
Jika ditotal, ada 12 Kepala Desa yang diadukan.
Tim PPWI mengatakan, pelaporan ini merupakan bentuk fungsi kontrol sosial pers sesuai amanat UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers dan PP No.43 Tahun 2018 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tipikor.
“Kami sudah layangkan Dumas resmi ke Kejati Sultra Cq ASPIDSUS. Sudah ada tanda terima resmi, hari Kamis 22/10/2026. Total 12 Kades yang kami adukan,” ujar Tim PPWI kepada media ini.
Menurut Tim PPWI, pihaknya sebelumnya telah melayangkan surat klarifikasi dan konfirmasi kepada para Kades terkait, namun tidak direspon secara komprehensif dan tidak melampirkan dokumen pendukung.
“Karena klarifikasi tidak dijawab komprehensif, maka sesuai UU Pers dan UU Tipikor, kami tindaklanjuti ke APH. Kami Dumas Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Diminta BPK Perwakilan Sulawesi tenggara untuk ful audit.
Tim PPWI juga menegaskan akan mengawal kasus ini hingga ke JAM PIDSUS Kejagung RI, JAMWAS Kejagung RI, Komisi Kejaksaan RI dan KPK RI jika dalam 14 hari tidak ada perkembangan,”tutup tim ppwi.
(Tlm Red)
