Daerah

REHABILITASI JEMBATAN DESA WATUDEMBA TA 2025 DIDUGA JADI LADANG KORUPSI

167
×

REHABILITASI JEMBATAN DESA WATUDEMBA TA 2025 DIDUGA JADI LADANG KORUPSI

Sebarkan artikel ini

 

KONAWE SELATAN, SULTRA – Rehab jembatan di Desa Watudemba, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan yang menelan anggaran sebesar Rp 215.700.000 dari Dana Desa TA 2025 menjadi sorotan.

 

Berdasarkan hasil investigasi PPWI Kabupaten Konawe Selatan, Sabtu (19/09/2026), jembatan yang diklaim sebagai “Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan Desa” tersebut tampak hanya pengecoran plat dengan railing dicat kuning. Kondisinya dinilai tidak sebanding dengan besarnya anggaran.

 

Data Realisasi Dana Desa Watu Demba TA 2025 yang diperoleh PPWI mencatat total pagu Rp 714.419.000 untuk 14 item kegiatan. Dari tabel resmi tersebut, 4 anggaran jumbo menjadi perhatian:

 

1. Rehab Jembatan Desa: Rp 215.700.000

2. Penyertaan Modal BUMDes Ketahanan Pangan: Rp 143.000.000

3. Lanjutan Kios Milik Desa: Rp 90.000.000

4. Penyertaan Modal BUMDes lainnya: Rp 26.000.000

 

Empat item saja sudah menyedot Rp 474.700.000 atau 66,4% dari total Dana Desa.

 

“Foto jembatannya jelas ada sama kami. Masa rehab jembatan seperti ini menghabiskan Rp 215,7 juta. Kami minta RAB, volume, foto 0%, 50%, 100%. Kalau hanya cor plat dan cat kuning saja ini patut diduga mark-up,” tegas Ketua PPWI Konsel.

 

Selain itu, Kios Desa Rp 90 Juta juga dipertanyakan. Fisik kios tidak terlihat ada pembangunan baru. Begitu juga BUMDes Rp 143 Juta untuk ketahanan pangan, tidak ada laporan usaha dan tidak transparan.

 

PPWI Konsel telah mengirimkan Surat Klarifikasi 1×24 Jam Nomor: 003/KLAR/PPWI-KONSEL/IX/2026 kepada Kepala Desa Watudemba pada Jumat 18 September 2026. Namun hingga Sabtu 19 September 2026 pukul 20.00 WITA, tidak ada jawaban dari Kades Watudemba.

 

“Selain itu, surat klarifikasi tersebut akan kami tindaklanjuti secara pemberitaan di jaringan media PPWI sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999, dan akan kami laporkan sesuai peraturan perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 2 dan Pasal 3 dengan ancaman 20 tahun penjara,” tegasnya.

 

Apabila tidak ada klarifikasi, PPWI memastikan akan melaporkan resmi ke Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra di Kendari dan BPK RI Perwakilan Sultra, dengan melampirkan foto jembatan dan tabel realisasi Dana Desa sebagai bukti awal.

 

Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Desa Watu Demba belum berhasil dikonfirmasi. Redaksi memberikan ruang hak jawab.

 

(TIM PPWI KONSEL)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *